JurnalMirai Manajemen Vol 6, No 1 (2021), Pages 53 - 69 ISSN : 2597 - 4084 Published By STIE Amkop Makassar Strategi Pemenuhan Hak Pelayanan Penitipan Barang bagi Tahanan di Masa Pandemi Covid-19 Yuliana Novitasari 1, Arisman2 1Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan 2Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
AMANDA, M. P., HUMAEDI, S., & SANTOSO, M. B. 2017. Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Adolescent Substance Abuse. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 42, 339–345. Dida, S., Damayanti, T., & Koswara, A. 2021. Representasi Indonesia pada penanganan COVID-19 di media asing. 52, 186–207. Hadiwardoyo, W., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Barat, J. KERUGIAN EKONOMI NASIONAL AKIBAT PANDEMI COVID-19. 83–92. Muhammad, M. 2018. Analisis SWOT sebagai Strategi Pengembangan Usahatani Buah Naga Merah Hylocereus costaricensis Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur. Agrikan Jurnal Agribisnis Perikanan, 111, 28. Wardah, K., & Kota, D. I. 2020. Jurnal ilmiah akuntansi, manajemen & ekonomi islam jam-ekis volume 3, juli 2020. 32, 73–89. Yuva Naila, & S Bekti Istiyanto. 2019. Analisis SWOT Strategi Pengelolaan Reputasi PT. Cowboy Nusantara Jaya. Communications, 12, 53–76. Kusumawardani, D. M., & Sediyono, E. 2016. Sistem Informasi Manajemen Rantai Pasok Pariwisata untuk Pembuatan Produk Wisata pada Agen Tour & Travel dengan Analisis SWOT dan Metode Analytic Network Process ANP. Jurnal Sistem Informasi Bisnis. Lastina, D., & Sunarni, T. 2019. Peningkatan Produktivitas Pemasaran UMKM Catering Mpoek Atik dengan Pendekatan Business Model Canvas dan Analisis SWOT. Jurnal DINAMIKA TEKNIK. Purnama, D. I., & Budi, A. 2017. Penerapan Strategi Marketing Menggunakan Analisis SWOT. Industrial Engineering Online Journal. Sanger, E. C. 2013. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN NARKOBA DI KALANGAN GENERASI MUDA. Lex Crimen . PengelolaanPegadaian dan Leasing. PENGERTIAN. • Gadai. Menurut UU hukum perdata pasal 1150, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyaiPemenuhan keadilan bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO tidak cukup hanya dengan dipidananya pelaku, melainkan harus sampai pada dipulihkannya kerugian penderitaan korban akibat Tindak Pidana yang dialaminya. Karenanya, penanganan korban TPPO demi pemenuhan serta terjaminnya hak-haknya seacra penuh mutlak diperlukan. Secara yuridis, penanganan korban TPPO adalah tanggungjawab Negara dan masyarakat diharpkan untuk berperan serta. Untuk itu, para pengambil kebijakan telah mendesain sistem dalam penanganan korban TPPO secara terpadu dan komprehensif yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Walaupun demikian, hingga saat ini masih banyak pihak yang belum memahami secara sempurna sistem penanganan korban TPPO. Parahnya lagi, ada juga pihak-pihak yang sudah sering terlibat dalam penanganan korban, namun tidak mengetahui mekanisme dan prinsip-prinsip dalam penanganan korban TPPO. Akibatnya korban-korban yang ditangani tidak mendapatkan pelayanan yang optimal dan sejumlah haknya menjadi terabaikan. Bahkan dalam beberapa kasus, korban dipersalahkan blaming the victim karena dianggap memberikan kontribusi pada kejadian tindak pidana yang dialaminya sendiri. Bertolak dari realita yang demikian, maka kehadiran buku kecil ini, diharapkan dapat berkontribusi langsung bagi pemahaman yang utuh dari pihak-pijhak berkait dengankerja-kerja penanganan korban TPPO, sekaligus bisa menjadi semacam “panduan praktis” bagi siapa saja yang ingin, maupun sedang melayani dan mendampingi para korban TPPO.
a bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi; b. bahwa untuk optimalisasi dan menyikapiPenitipan barang terjadi apabila seseorang menerima dari seorang yang lain,dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam keadaan yang sama Pasal 1694 KUH Perdata. Penitipan barang adalah perjanjian riil, artinya adalah bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata yaitu diserahkannya barang yang dititipkan. Penitipan belumlah terlaksana selainnya dengan penyerahan barangnya secara sungguh-sungguh atau secara dipersangkakan Pasal 1697 KUH Perdata. Menurut Undang-undang, Penitipan ada 2 macam yaitu Penitipan Barang Sejati Penitipan barang sejati dianggap dibuat dengan cuma-cuma,jika tidak diperjanjikan sebaliknya,sedangkan ia hanya dapat mengenai barang-barang bergerak. Penitipan barang dapat terjadi dengan sukarela atau terpaksa. Penitipan sukarela hanya terjadi antara orang-orang yang mempuyai kecakapan untuk membuat perjanjian. Penitipan terpaksa dilakukan oleh orang karena timbulnya suatu malapetaka misalnya karena kebakaran,banjir,kapal karam atau peristiwa tak terduga lainnya Pasal 1703 KUH Perdata. Pasal 1706 KUH Perdata mewajibkan si penerima titipan, mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya,memelihara dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri. Resiko dalam penitipan barang ada di tangan pemilik,kecuali apabila yang menerima titipan telah lalai untuk mengembalikan barang Pasal 1708 KUH Perdata. Pengurus penginapan dan penguasa losmen bertanggung jawab atas barang-barang yang dibawa para tamu Pasal 1709 – 1711 KUH Perdata.bertanggung jawab maksudnya adalah atas terjadinya kerusakan,pencurian,maupun ini dianggap sebagai penitipan terpaksa. Apabila orang dewasa menitipkan pada seorang yang masih di bawah umur,ia hanya berhak menuntut mengembalikan barang selama barang ada di tangan yang dibawah umur,atau jika barang tidak lagi ditangannya,berhak menuntut kerugian sekedar yang dibawah umur telah memperoleh manfaat dari barang tersebut Pasal 1702 KUH Perdata. Dalam penitipan,si penerima barang tidak diperbolehkan memakai barang yang dititipkan tanpa izin dari orang yang menitipkan. Si penerima titipan wajib mengembalikan barang yang sama yang telah diterimanya kepada orang yang menitipkan atau kepada orang yang telah ditunjuk untuk menerimanya,pada waktu yang telah diperjanjikan atau seketika diminta oleh yang menitipkan. 2. Sekestrasi Sekestrasi adalah Penitipan barang tentang mana ada perselisihan,ditangannya seorang pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk,setelah perselisihan itu diputus, mengembalikan baraang itu kepada siapa yang dinyatakan berhak,beserta hasil-hasilnya Pasal 1730 KUH Perdata. Sekestrasi dapat terjadi atas persetujuan atau perintah hakim. Objek Sekestrasi dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hakim dapat memerintahkan Sekestrasi terhadap Barang bergerak yang telah disita ditangannya debitor,dengan conservatoir beslag. Barang bergerak maupun tidak bergerak,tentang ,mana hak miliknya atau penguasaannya menjadi persengketaan. Barang-barang yang ditawarkan oleh debitor untuk melunasi hutangnya. Barangbukti yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus dicatat secara tertib sebelum dilakukan penyimpanan dan/atau penitipan. Barang bukti berupa Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Tanda Bukti Lulus Uji, dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum dicatat dalam Buku Daftar Dokumen Sitaan. Dalam perjanjian penitipan barang, pihak-pihak yang terkait adalah pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan. Para pihak tersebut memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Berikut akan dijelaskan mengenai apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penitipan barang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, yaitu antara lain Untuk perjanjian penitipan barang yang sejati, baik dengan sukarela maupun terpaksa, di dalam Pasal 1706 mewajibkan si penerima titipan, mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri. Ketentuan tersebut menurut Pasal 1707 harus dilakukan lebih keras dalam beberapa hal, yaitu a. jika si penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barangnya; 59 b. jika ia telah meminta diperjanjikannya sesuatu untuk penyimpanan itu; c. jika penitipan telah terjadi sedikit banyak untuk kepentingan si penerima titipan; dan d. jika telah diperjanjikan bahwa si penerima titipan akan menanggung segala macam kelalaian. Tidak sekali-kali si penerima titipan bertanggung jawab tentang peristiwa-peristiwa yang tak dapat disingkiri, kecuali apabila ia lalai dalam pengembalian barang yang dititipkan. Bahkan dalam hal yang terakhir ini ia tidak bertanggung jawab jika barangnya juga akan musnah seandainya telah berada ditangannya orang yang menitipkan Pasal 1708. Menurut Subekti, peristiwa yang tak dapat disingkiri itu adalah yang lazimnya dalam bahasa hukum dinamakan “keadaan memaksa” bahasa Belanda “overmacht” atau “force majeur”, yaitu suatu kejadian yang tak disengaja dan tak dapat diduga. Resiko kemusnahan barang karena suatu keadaan memaksa itu memang pada asasnya harus dipikul oleh pemilik barang. Namun apabila si penerima titipan itu telah lalai mengembalikan barangnya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian, maka juga menurut asas umum hukum perjanjian ia mengoper tanggung jawab tentang kemusnahan barangnya jika terjadi sesuatu. Tanggung jawab ini hanya dapat dilepaskan jika ia dapat membuktikan bahwa barangnya juga akan musnah seandainya sudah diserahkan kepada orang yang menitipkan, misalnya barang itu mengandung suatu cacat yang pasti juga akan menyebabkan kemusnahannya biarpun ia berada ditangannya orang yang 60 Selanjutnya mengenai kewajiban bagi orang-orang yang menyelenggarakan Rumah Penginapan dan Losmen, dimana Pasal 1709 meletakkan tanggung jawab kepada pengurus rumah penginapan dan penguasa losmen terhadap barang-barang para tamu yaitu memperlakukan pengurus rumah penginapan dan penguasa losmen tersebut sebagai orang yang menerima titipan barang. Penitipan barang oleh para tamu itu dianggap sebagai suatu penitipan karena terpaksa. Selanjutnya Pasal 1710 menetapkan bahwa mereka itu bertanggung jawab tentang pencurian atau kerusakan pada barang-barang kepunyaan para penginap, baik pencurian itu dilakukan atau kerusakan itu diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau lain-lain pekerja dari rumah penginapan, maupun oleh setiap orang lain. Namun demikian Pasal 1711 seterusnya mereka tidak bertanggung jawab tentang pencurian yang dilakukan dengan kekerasan atau yang dilakukan oleh orang-orang yang telah dimasukkan sendiri oleh si penginap. Dalam praktek para pengurus rumah penginapan dan penguasa losmen itu membatasi tanggung jawab mereka dengan menempelkan pengumuman bahwa mereka tidak bertanggung jawab tentang hilangnya barang-barang yang berharga uang, perhiasan yang tidak secara khusus dititipkan pada mereka. Melepaskan tanggung jawab seluruhnya terhadap semua barang tentunya tidak Si penerima titipan barang tidak diperbolehkan memakai barang yang dititipkan untuk keperluan sendiri tanpa izinnya orang yang menitipkan barang, yang dinyatakan dengan tegas atau dipersangkakan, atas ancaman penggantian 61 biaya, kerugian dan bunga jika ada alasan untuk itu Pasal 1712. Selanjutnya ia tidak diperbolehkan menyelidiki tentang wujudnya barang yang dititipkan jika barang itu dipercayakan kepadanya dalam suatu kotak tertutup atau dalam suatu sampul tersegel Pasal 1713. Si penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama yang telah diterimanya. Dengan demikian maka jumlah-jumlah uang harus dikembalikan dalam mata uang yang sama seperti yang dititipkan, tak peduli apakah mata uang itu telah naik atau telah turun nilainya Pasal 1714. Si penerima titipan hanya diwajibkan mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaannya pada saat pengembalian itu. Kemunduran-kemunduran yang dialami barangnya diluar kesalahan si penerima titipan, adalah atas tanggungan pihak yang menitipkan Pasal 1715. Jika barangnya dengan paksaan dirampas dari tangannya si penerima titipan dan orang ini telah menerima harganya atau sesuatu barang lain sebagai gantinya, maka ia harus menyerahkan apa yang diterimanya sebagai ganti itu kepada orang yang menitipkan barang Pasal 1716. Seorang ahli waris dari si penerima titipan, yang, karena ia tidak tahu bahwa suatu barang adalah barang titipan, denga itikad baik telah menjual barang tersebut, hanyalah diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang diterimanya, atau jika ia belum menerima harga itu, menyerahkan hak tuntutannya terhadap si pembeli barang Pasal 1717. Jika ia menjualnya barang itu dengan itikad buruk, maka dengan sendirinya, selainnya ia harus mengembalikan uang pendapatan penjualan itu, ia juga dapat dituntut membayar ganti Jika barang yang dititipkan itu telah memberikan hasil-hasil yang dipungut atau diterima oleh si penerima titipan, maka ia diwajibkan mengembalikannya Pasal 1718 ayat 1. Dalam hal yang dititipkan itu uang, si penerima titipan tidak diharuskan membayar bunga, selainnya sejak hari ia lalai mengembalikannya, setelah diperingatkan Pasal 1718 ayat 2. Ketentuan tersebut adalah wajar, karena menurut hakekat perjanjian penitipan si penerima tidak boleh memakai uang yang dititipkan itu, bahkan ia harus mengembalikannya dalam mata uang yang sama seperti yang diterimanya lihat Pasal 1714. Tetapi kalau ia lalai mengembalikan uang titipan itu setelah ia diperingatkan, orang yang menitipkan akan menderita kerugian karena ia sudah mulai memerlukan uang itu, sehingga pembebanan pembayaran bunga itu pantas pula. Dan bunga yang dibebankan ini tentunya adalah yang dinamakan “bunga moratoir”, terhitung mulai pengembalian uang titipan itu dituntutnya dimuka pengadilan. Apa yang dikenal sebagai “deposito” dengan bunga meskipun “deposito” artinya penitipan, bukan penitipan yang kita bicarakan disini, karena pihak yang menerima deposito uang dibolehkan dan malahan itulah yang dimaksudkan untuk memakai uang yang dititipkan dan menyanggupi untuk membayar bunga atas penitipan itu. Pada hakekatnya perjanjian deposito uang itu adalah suatu perjanjian pinjam uang dengan 62 Ibid, hal. 112. 63 Subekti, Selanjutnya, si penerima titipan tidak diperbolehkan mengembalikan barangnya titipan selainnya kepada orang yang menitipkannya kepadanya atau kepada orang yang atas namanya penitipan itu telah dilakukan atau yang ditunjuk untuk menerima kembali barangnya Pasal 1719. Si penerima titipan tidak boleh menuntut dari orang yang menitipkan barang, suatu bukti bahwa orang itu pemilik barang tersebut. Namun, jika ia mengetahui bahwa barang itu adalah barang curian, dan siapa pemiliknya sebenarnya, maka haruslah ia memberi tahu kepada orang ini bahwa barangnya dititipkan kepadanya, disertai peringatan supaya meminta kembali barang itu didalam suatu waktu tertentu yang patut. Jika orang kepada siapa pemberitahuan itu telah dilakukan, melalaikan untuk meminta kembali barangnya, maka si penerima titipan dibebaskan secara sah jika ia menyerahkan barang itu kepada orang dari siapa ia telah menerimanya Pasal 1720. Selanjutnya, apabila orang yang menitipkan barang meninggal, maka barangnya hanya dapat dikembalikan kepada ahli warisnya. Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka barangnya harus dikembalikan kepada mereka kesemuanya atau kepada masing-masing untuk bagiannya. Jika barang yang dititipkan tidak dapat dibagi-bagi, maka para ahli waris harus mengadakan mufakat tentang siapa yang diwajibkan mengopernya Pasal 1721. Jika orang yang menitipkan barang berubah kedudukannya misalnya seorang perempuan yang pada waktu menitipkan barang tidak bersuami, kemudian kawin; seorang dewasa yang menitipkan barang ditaruh dibawah pengampuan; dalam hal ini dan dalam hal-hal semacam itu, barang yang dititipkan tidak boleh dikembalikan selainnya kepada orang yang melakukan pengurusan atas hak-hak dan harta-benda orang yang menitipkan barang, kecuali apabila orang yang menerima titipan mempunyai alasan-alasan yang sah untuk tidak mengetahui perubahan kedudukan tersebut Pasal 1722. Tentang seorang perempuan tak bersuami yang kemudian kawin, sekarang tidak merupakan halangan lagi bagi si penerima titipan; untuk tetap mengembalikan barangnya titipan kepada perempuan itu, tanpa ijin tertulis atau bantuan dari suaminya, sejak adanya yurisprudensi yang menyatakan Pasal 108 KUHPerdata sudah tidak berlaku lagi. Jika penitipan barang telah dilakukan oleh seorang wali, seorang pengampu, seorang suami sudah tidak berlaku atau seorang penguasa dan pengurusan mereka itu telah berakhir, maka barangnya hanya dapat dikembalikan kepada orang yang diwakili oleh wali, pengampu, suami atau penguasa tersebut Pasal 1723. Pengembalian barang yang dititipkan harus dilakukan ditempat yang ditunjuk dalam perjanjian. Jika perjanjian tidak menunjuk tempat itu, barangnya harus dikembalikan ditempat terjadinya penitipan. Adapun biaya yang harus dikeluarkan untuk itu harus ditanggung oleh orang yang menitipkan barang Pasal 1724. Barang yang dititipkan harus dikembalikan kepada orang yang menitipkan, seketika apabila dimintanya, sekalipun dalam perjanjiannya telah ditetapkan suatu waktu lain untuk pengembaliannya, kecuali apabila telah dilakukan suatu penyitaan atas barang-barang yang berada ditangannya si penerima titipan Pasal 1725. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa apabila dalam perjanjian penitipan ditetapkan lamanya waktu penitipan, maka penetapan waktu ini hanya mengikat si penerima titipan tetapi tidak mengikat pihak yang menitipkan. Setiap waktu barang titipan itu dapat diminta kembali. Satu-satunya hal yang dapat menghalangi pengembalian barang adalah penyitaan yang telah diletakkan oleh pihak ketiga atas barang tersebut. Ini dapat terjadi misalnya apabila telah timbul suatu sengketa mengenai barang yang bersangkutan. Dalam hal yang demikian maka jalan yang harus ditempuh oleh orang yang menitipkan barang adalah mengajukan perlawanan verzet terhadap penyitaan tersebut kepada Pengadilan Si penerima titipan yang mempunyai alasan yang sah untuk membebaskan diri dari barang yang dititipkan, meskipun belum tiba waktunya yang ditetapkan dalam perjanjian, juga berhak mengembalikan barangnya kepada orang yang menitipkan atau jika orang ini menolaknya, meminta izin hakim untuk menitipkan barangnya disuatu tempat lain Pasal 1726. Untuk membebaskan diri dari barang titipan sebelum lewatnya waktu yang ditetapkan, bagi si penerima titipan harus ada suatu alasan yang sah dan apabila permintaannya untuk mengembalikan barangnya ditolak oleh orang yang menitipkan, diperlukan izin dari hakim untuk menitipkan barang itu ditempat lain, misalnya dikantor Balai Harta Peninggalan atau di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Segala kewajiban si penerima titipan berhenti jika ia mengetahui dan dapat membuktikan bahwa dia sendirilah pemilik barang yang dititipkan itu Pasal 1727. Dalam hal yang demikian, maka perjanjian penitipan hapus dengan 64 sendirinya, karena si penerima titipan ternyata menguasai barang miliknya sendiri. Orang yang menitipkan barang diwajibkan mengganti kepada si penerima titipan segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang dititipkan, serta mengganti kepadanya semua kerugian yang disebabkan karena penitipan itu Pasal 1728. Berhubung dengan ketentuan diatas, Pasal 1729 menyatakan bahwa si penerima titipan berhak menahan barangnya hingga segala apa yang harus dibayar kepadanya karena penitipan tersebut dilunasi. Kemudian, untuk perjanjian penitipan barang sekestrasi, pada umumnya tunduk pada aturan-aturan yang sama dengan penitipan sejati, dengan pengecualian-pengecualian sebagai berikut Dalam hal penitipan sekestrasi atas perintah Hakim, pengangkatan seorang penyimpan barang dimuka Hakim, menerbitkan kewajiban-kewajiban yang bertimbal balik antara si penyita dan si penyimpan. Si penyimpan diwajibkan memelihara barang-barang yang telah disita sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik. Ia harus menyerahkan barang-barang itu untuk dijual supaya dari pendapatan penjualan itu dapat dilunasi piutang-piutang si penyita, atau menyerahkannya kepada pihak terhadap siapa penyitaan telah dilakukan, jika penyitaan itu dicabut kembali. Adalah menjadi kewajiban si penyita untuk membayar kepada si penyimpan upahnya yang ditentukan dalam undang-undang Pasal 1739. Memelihara barang sebagai seorang bapak rumah yang baik diartikan sebagai memelihara sebaik-baiknya dengan minat seperti terhadap barang miliknya sendiri. Apabila kreditor sudah dimenangkan perkaranya dengan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, maka penyitaan conservatoir atas barang-barang si debitor otomatis berubah menjadi penyitaan eksekutorial, yang berarti bahwa barang-barang sitaan itu harus dijual untuk melunasi piutang kreditor. Sebaliknya apabila gugatan kreditor si penyita ditolak, maka penyitaan itu akan dicabut oleh Hakim dan si penyimpan harus menyerahkan barang itu kepada Terdapatdua macam penitipan barang: a. Penitipan sejati yaitu yang dibuat dengan cuma-cuma kecuali jika diperjanjikan sebaliknya dan terhadap barang bergerak. b. Penitipan sekestrasi yaitu perjanjian penitipan barang dalam hal terjadinya perselisihan. Barangnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tetap, dan keberadaannya adalah pada
Pengertian Perjanjian Penitipan Barang Menurut Hukum Setelah sebelumnya dibahas mengenai perjanjian jual beli, dan hibah, berikut ini akan dibahas mengenai pengertian perjanjian penitipan barang menurut hukum. Penitipan yaitu kondisi yang terjadi apabila seorang menerima suatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya 1694 KUHPer. Terdapat beberapa ciri khusus dari perjanjian [penitipan barang. Penitipan barang sering dianggap terjadi karena cuma-cuma apabila tidak dijanjikan adanya upah penitipan, dan hanya dapat dilakukan terhadap benda bergerak. Sedangkan perjanjiannya sendiri baru dianggap terjadi apabila penyerahan benda yang dititipkan telah dilakukan atau dianggap telah dilakukan. Macam-Macam Perjanjian Penitipan Barang Terdapat 2 macam perjanjian penitipan barang, yaitu penitipan barang yang sebenarnya dan sekestrasi Pasal 1695 KUHPer. Perjanjian Penitipan Barang Sebenarnya Bentuk perjanjian penitipan sebenarnya yaitu Penitipan barang yang dilakukan secara sukarela Penitipan barang yang dilakukan karena terpaksa Pasal 1698 KUHPer Perjanjian penitipan barang sukarela terjadi apabila ada kata sepakat antara penitip dengan orang yang dititipi dan hanya dapat dilakukan antara orang-orang yang berwenang. Apabila orang yang dititipi menerima benda titipan dari orang yang tidak berwenang maka berlakulah sepenuhnya kewajiban seorang yang dititipi. Sebaliknya apabila orang tersebut tidak berwenang, sedangkan yang dititipi berwenang, maka si penitip dalam hal ini hanya memiliki hak gugatan terhadap orang yang dititipi mengenai pengembalian benda itu selama hal ini masih dikuasainya, bila tidak gugatan penggantian tidak ada terhadap yang dititipi, kecuali bila yang bersangkutan mendapatkan keuntungan dari penitipan itu. Pasal 1701, 1702 KUHPer. Kewajiban Orang Yang Menitipkan Barang Seseoran yang menitipkan barang memiliki kewajiban untuk mengganti seluruh pengeluaran yang dikeluarkan untuk menjaga benda itu agar tidak terjadi kehilangan, dan biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh orang yang dititipi dalam hubungan dengan titipannya itu Pasal 1728 KUHPer. Apabila penggantian terhadap biaya tersebut tidak dilakukan, maka yang dititipi memiliki hak retensi terhadap benda tersebut Pasal 1729 KUHPer. Hak retensi berarti penerima titipan berhak menahan barang titipan selama belum diganti semua ongkos kerugian yang wajib dibayar kepadanya karena penitipan barang tersebut. Pasal 1729 KUHPer. Kewajiban Orang Yang Dititipkan Barang Kewajibannya adalah memperlakukan seolah-olah benda itu miliknya sendiri Pasal 1706 KUHPer dengan pertanggung jawaban yang tergantung kepada sifat penitipan itu, yakni Penitipan dilakukan semata-mata atas permintaan sendiri Dalam penitipan ia telah mengajukan permintaan upah penitipan Penitipan semata-mata dilakukan untuk kepentingan pihak yang menitipkan. Pihak yang dititipi itu bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kejadian-kejadian yang dapat meminta benda ititipan itu. Pasal 1707 KUHPer [Baca Artikel Pengertian Perjanjian, Perikatan dan Unsur Perjanjian] Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Perjanjian Penitipan Barang Penerima titipan tidak boleh memakai barang titipan tanpa izin dari pemberi titipan, dengan ancaman mengganti biaya, kerugian dan bunga , bila ada alasan untuk itu Pasal 1712 KUHPer. Penerima titipan tidak boleh menyelidiki, bila barang yang dititipkan tersebut tersimpan dalam peti terkunci atau terbungkus dengan segel Pasal 1713 KUHPer. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang sama dengan yang diterimanya Pasal 1714 KUHPer. Penerima titipan hanya wajib mengembalikan barang titipan dalam keadaan sebagaimana adanya pada saat pengembalian Pasal 1715 KUHPer Apabila barang titipan dirampas dari penerima titipan, tetapi kemudian ia menerima penggantian berupa uang harganya atau barang lain, maka ia wajib mengembalikan apa yang diterimanya itu Pasal 1716 KUHPer Jika terjadi hal-hal yang tidak dapat terelakkan yang dikarenakan karena keadaan memaksa, kecuali karena kecerobohannya, pihak yang dititipi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas barang titipan tersebut. Pihak Yang Dapat Menerima Kembali Barang Titipan Orang yang menitipkan sendiri barang tersebut. Orang yang dikuasakan oleh orang yang menitipkan Pasal 1719 KUHPer Ahli waris, apabila yang menitipkan telah meninggal dunia Pasal 17221 KUHPer Pengurus benda-benda, apabila yang menitipkan berubah kedudukan hukum Pasal 1723 KUHPer [Baca Artikel 4 Syarat Sahnya Perjanjian] Waktu dan Tempat Pemberian Kembali Barang Yang Dititipkan Pengembalian dilakukan ditempat yang ditentukan dalam perjanjian, atau jika tidak ditentukan ditempat penitipan benda tersebut Pasal 1724 KUHPer. Mengenai waktu pengembalian Tergantung pada permintaan yang menitipkan, sekalipun telah ditetapkan suatu waktu pengembalian Pasal 1725 KUHPer Atas kehendak orang yang dititipi bilamana ada alasan yang kuat yang menyebabkan ia ingin bebas dari benda titipan, sekalipun waktunya belum tiba. Jika yang menitipkan berkeberatan, maka yang dititipi dapat meminta kepada Hakim untuk menitipkan benda itu ditempat lain Pasal 1726 KUHPer [Baca Artikel Seluk Beluk Perjanjian Jual Beli] Penitipan Barang Secara Terpaksa Pasal 1698 KUHPer Penitipan barang karena terpaksa adalah penitipan yang terpaksa dilakukan oleh karena terjadinya suatu malapetaka, seperti kebakaran, bangunan runtuh, perampokan, karamnya kapal, banjir, atau peristiwa lain yang tidak terduga datangnya. Pasal 1703 KUHPer Pengusaha rumah penginapan hotel, losmen dianggap sebagai penerima titipan secara terpaksa Pasal 1703 KUHPer Pengusaha penginapan bertanggung jawab atas hilangnya atau rusaknya barang-barang milik tamu yang dicuri atau dirusak, baik oleh pelayan dalam rumah penginapan itu atau buruh lain maupun oleh orang luar Pasal 1710 KUHPer. Pengusaha penginapan tidak bertanggungjawab atas perampokan atau pencurian yang dilakukan oleh tamu yang menginap tersebut Pasal 1711 KUHPer. [Baca Artikel Perjanjian Tukar Menukar] Pengertian Sekestrasi Dalam sekestrasi, penitipan barang dilakukan dikarenakan adanya perselisihan. Yang dititipi berjanji akan mengembalikan benda titipan itu kepada yang berhak setelah perselisihan itu diputuskan Pasal 1730 ayat 1 KUHPer. Sekrestrasi terjadi karena adanya perjanjian kedua belah pihak atau atas perintah Hakim Pasal 1730 ayat 2 KUHPer jo. Pasal 1731 KUHPer. Sekestrasi maksudnya adalah berbeda dengan penitipan biasa, sekestrasi umumnya dilakukan tidak atas kehendak para pihak. Apabila terjadi karena perjanjian, ada 2 perjanjian yaitu antara kedua pihak yang berselsisih disatu pihak, dan yang dititipi benda itu dilain pihak. [Baca Artikel Perjanjian Hibah] Perbedaan sekestrasi dengan penitipan yang sebenarnya. Sekestrasi dilakukan dengan uang penggantian sebagai biaya pengurusan benda titipan itu Pasal 1737 KUHPer Sekestrasi dapat mengenai benda bergerak maupun benda tidak bergerak pasal 1734 KUPHer, sedangkan penitipan hanya benda bergerak. Yang dititipi tidak dapat membebaskan diri dari benda-benda titipan selama perselisihan belum diputuskan. Pasal 1735 KUHPer. Dalam hal sekestrasi dilakukan atas perintah Hakim, barang-barang yang dapat dititipkan yaitu i barang-barang bergerak yang telah disita dari mereka yang berhutang. ii barang bergerak atau barang tak bergerak, yang menjadi perselisihan antara dua pihak atau lebih. iii barang yang ditawarkan oleh seorang debitur untuk pembayaran hutangnya. Pasal 1738 KUHPer. Demikian pemaparan singkat terkait pengertian perjanjian penitipan barang. Apabila Anda sedang mencari Jasa Pengacara yang dapat menangani kontrak dan perjanjian, mulai dari konsultasi, proses pembuatan kontrak maupun review, kami dapat membantu Anda. Silahkan menghubungi kami, JAPLINE di 085692293310 untuk dapat berkonsultasi secara online atau klik DISINI..